Sekitar 7.000 Tenaga Penyuluh Lepas (TPL) atau penyuluh pertanian berunjuk rasa di depan Istana Negara, Kamis (27/6) pagi.
Mereka menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan juga menuntut keterlambatan pembayaran honor yang mereka terima.
“Kami ini mandornya pembuat kenyang perut seluruh negeri ini, kalau tidak ada penyuluh, pertanian mundur, swasembada pangan tidak tercapai. Kami yang sudah lama mengabdi, tolonglah beri perhatian,” kata Suyatno, penyuluh dari Sragen, Jawa Tengah, dalam demo di depan Istana, Kamis (27/6).
Menurut dia, pengunjuk rasa merupakan TPL TBPP (Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) dari 36 daerah di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Lampung. Suyatno menjelaskan, dalam kontrak kerja dan kenyataan setelah bekerja sangat berlainan. Semula mereka oleh Kementerian Pertanian dengan kontrak sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT).
“Tapi setelah menjalani pelatihan, kok dijadikan tenaga penyuluh lepas.Kami kerja 12 bulan, Cuma digaji 10 bulan, pemerintah ini bagaimana menghargai tenaga kami,” katanya. Diungkapkannya, sebenarnya tenaga penyuluh seluruh Indonesia berjumlah 25 ribu orang,tapi yang bisa ikut hanya 7 – 8 ribuan orang dengan menumpang bis dari berbagai daerah.
Imanto, TPL-TBPP asal Ponorogo, menyatakan, perwakilan penyuluh kemarin diperbolehkan masuk Istana Presiden untuk menyampaikan aspirasinya, yakni ingin diangkat jadi PNS.
“Kami berharap, Bapak Presiden melihat betapa pentingnya fungsi tenaga penyuluh bagi dunia pertanian. Maka tidak berlebihan kalau kami minta diangkat jadi PNS, agar kami bisa bekerja dengan tenang,” katanya.
Menurut Imanto, perwakilan yang sudah bisa masuk Istana, ternyata di temui oleh dua menteri terkait, yakni Menteri Pertanian Suswono dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB) AzwarAbubakar. “Menteri Pertanian menjanjikan akan memerlukan tenaga penyuluh untuk formasi dalam rangka kemajuan dunia pertanian. TPL sekarang yang diutamakan,” ungkapnya.
Sedangkan Menteri PAN & RB Azwar Abubakar menyatakan dua hal. Pertama, para TPL akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan seleksi dan persyaratan khusus. Kedua, kalau yang tidak lolos dari seleksi yang pertama,dicarikan jalan keluar, yakni dengan P3K (pengangkatan pegawai dengan perjanjian khusus),dengan kontrak 5 tahun sekali, dan gaji lebih baik dari sekarang (Rp1.6 juta).
“Tampaknya, teman-teman penyuluh masih kecewa dengan hasil pertemuan dengan menteri ini.Kami masih ingin berjuang lagi. Kami minta, Komisi IV DPR ikut memperjuangkan nasib para penyuluh kalau memang mendukung swasembada pangan. Kami minta Komisi IV membuktikan,” katanya. Tapi, mereka juga menyadari, usia yang rata-rata di atas 40 tahun, harus memperhitungkan itu.
Tags: Depan, Istana, Penyuluh, Pertanian, Tuntut
This entry was posted on Monday, July 8th, 2013 at 10:56 pm and is filed under CASN. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
No comments:
Post a Comment